Darsono : Jadi Kades Tidak Perlu Pintar

  • Whatsapp

BELITUNG, lintasbabel.com – Kepala Desa Juru Seberang, Darsono melontarkan statemen yang cukup mengejutkan dengan mengatakan menjadi seorang Kepala Desa (Kades) tidak perlu pintar, Jum’at (11/3/2022).

Bacaan Lainnya

Pernyataannya ini ia lontarkan saat rapat mengenai teknis Bakal Calon (Balon) terkait pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon (Balon) Kades. Di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung.

“Kalau bicare Kades itu perlu pintar, kenape Kades itu boleh berijazah SLTP. Kalau Kades itu harus pintar, berarti aturan mengatur seorang calon kepala desa itu harus minimal ijazah S1. Itu baru kite bicare pintar,” ujar Darsono.

Menurut Darsono, seorang Kades harusnya memiliki kejujuran, dapat mengurus pemerintah desa dan mengurus masyarakatnya. Bukan menghitung kepintarannya.

Darsono sendiri, melontarkan perkataan ini karena ia mengangap Balon Kades yang berjumlah lebih dari 5 harus mengikuti 3 tahapan seleksi, seharusnya tidak perlu atau tidak seperti itu.

“Sekarang kalau pintar pun kalau orang dak mau memilih dia, nak ngomong ape? Sekarang aku nih punye ijazah S1, tapi orang tidak setuju dengan kite, kan dak bisa terpilih juga,” tukasnya.

Tanggapan Darsono Tentang Seleksi Tambahan

Lanjut Darsono, dengan adanya penyeleksian Balon Kades itupun ia merasa sudah merusak pemilihan Kades secara demokrasi.

“Kenapa harus merekrut calon dari 10 menjadi 5, ada pengurangan seperti itu. Boleh merekrut dari 10 menjadi 5, tapi mekanismenya tidak seperti ini. Tidak dengan tes,” tandasnya.

“Misalnya, mekanismenya dengan dukungan masyarakat. Misalnya mundukung KTP atau KK, nah dirunut, dari 1 sampai 5. Jangan bicara 5, 3 juga boleh, 2 juga boleh. Ini baru mengacu pada demokrasi. Kalau bicara testingkan bukan demokrasi,” katanya.

Darsono bahkan membandingkan Pileg dengan Pilkades ini. Katanya, anggota DPR saja bisa menggunakan ijaza paket.

“Ade dak masok DPR itu menggunakan testing? Kan tidak ada. Gajinye berape? 60 jutaan. Hanya jadi seorang kepala desa yang gajinye hanya 5 jutaan itu dan tunjangan segala macam, harus ikut tes, rasanya tidak demokrasi lah,” pungkasnya.

Kalaupun seluruh Balon Kades itu nama mereka terpampang pada kertas pemilihan suara, Darsono meresa itu juga tidak mengurangi anggaran. Karena TPS tetap tidak bertambah, dan jumlah kertas pun tidak bertambah.

“Jadi ini memberi masukan, supaya dibawa ke Pak Mendagri. Berikan masukan. Ini kita bicara demokrasi. Jangan demokrasi itu kita gugurkan dulu sebelum pemilihan,” tukasnya.


Ayo yang mau tau perkembangan berita Babel milik lintasbabel.com bisa klik link di bawah ini :

Facebook

WhatsApp

Telegram

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.